Ujian Take Home UKD IV Ekonomi Publik

UKD IV

EKONOMI PUBLIK

EKONOMI PEMBANGUNAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA 

2014

OLEH: WINNY PERWITHOSUCI

Ujian Take Home Ekonomi Publik

1.    Jelaskan gambar di bawah ini!

JAWAB:

KOMPONEN KEBIJAKAN

1.      Masalah kebijakan (policy problems)

Masalah merupakan nilai-nilai dan kebutuhan yang diharapkan dapat dipecahkan secara formal, masalah adalah kondisi atau situasi yang menuntut kebutuhan-kebutuhan atau ketidakpuasan pada masyarakat dan memerlukan penanggulangan. Masalah dapat menjadi isu, dan tidak semua isu dapat dimasukkan dalam agenda pemerintah. Suatu masalah akan menjadi masalah kebijakan (policy problem) apabila dapat membangkitkan orang banyak melakukan tindakan terhadap masalah tersebut (Nurdin, 2003).

Isu akan memperoleh respon dari pembuat kebijakan apabila memenuhi kriteria:

1.            Telah mencapai suatu titik kritis tertentu

2.            Telah mencapai tingkat partikulasi tertentu

3.            Menyangkut emosi tertentu dilihat dari sudut kepentingan orang banyak

4.            Menjangkau dampak amat luas

5.            Memasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat

·        Diperlukan proses penyusunan masalah sampai ditetapkan masalah kebijakan yang dihadapi pemerintah

·        Penyusunan masalah (problem structuring) dalam rangka menganalisa kebijakan pemerintah adalah proses dengan 4 tahapan :

-      pemahaman situasi permasalahan

-      konseptualisasi masalah (to know substantive of problem)

-      spesifikasi permasalahan

-      pemahaman permasalahan (problem sensing)

·        Setelah melalui 4 tahapan di atas, didapatkanlah policy problems.

2.      Alternatif kebijakan (policy alternatives)

·        Setelah didapatkan policy problems, dicarilah alternatif-alternatif kebijakan untuk mengatasi policy problems yang dihadapi pemerintah tsbt.

·        Metode yang digunakan tergantung kebutuhannya. Misalnya untuk mengetahui prospek keadaan waktu digunakan Forcasting method (ada 3: proyeksi, prediksi, konjektur).

·        Proyeksi (dengan data time series), prediksi (berdasarkan hubungan sebab akibat), konjektur (peramalan berdasarkan subyektifitas atau intuisi belaka, ini merupakan metode forcasting yg paling lemah dan tidak ilmiah).

3.      Tindakan kebijakan (policy actions)

·        dari berbagai alternative kebijakan pemerintah tersebut, kemudian direkomendasi/disarankan satu pilihan kebijakan yg dipertimbangkan paling tepat sebagai kebijakan pemerintah.

·        Ukuran / Kriteria pemilihan kebijakan yang tepat :

-      Efektifitas

-      Efisiensi

-      pemerataan (equity)

-      tepat guna (appropriateness)

-      ketanggapan (responsiveness)

-      dll

·        Apabila kebijakan yang direkomendasi tersebut diterima oleh yang berwenang, kemudian dilaksanakan sebagai tindakan kebijakan pemerintah (policy actions).

4.      Hasil kebijakan (policy outcomes)

·        Dari pelaksanaan kebijakan (policy actions) tersebut perlu dimonitor (monitoring) untuk mengetahui kecenderungannya.

·        Apabila hasilnya cenderung kurang berhasil, maka sebelum berlanjut segera dihentikan dan dicari alternative kebijakan lainnya (policy alternatives) yang lebih tepat. Tetapi apabila hasilnya cenderung baik, maka diteruskan, sehinga akan kelihatan hasil nya  (policy output) dan dampaknya (outcomes)

5.      Pola pelaksanaan kebijakan (policy performance)

·        Hasil kebijakan dinilai dengan ukuran seperti saat merekomendasi satu kebijakan dengan kriteria pemilihan kebijakan (Efektifitas,  Efisiensi, pemerataan (equity), tepat guna (appropriateness), ketanggapan (responsiveness), dll.

·        Apabila dari pelaksanaan kebijakan hasilnya baik, maka dijadikan pola pelaksaan selanjutnya.

·        Pola ini kemudian disimpulkan praktis (Practical inference problem) yaitu dijadikan acuan apabila didapatkan masalah kebijakan yang sama akan dicari pemecahannya dengan pola kebijakan yang sama pula, demikianlah seterusnya.

Tahapan analisis kebijakan

Melakukan analisis kebijakan seperti di atas dapat dikelompokkan kedalam empat tahap analisis, yaitu :

1.         Persiapan (Preparation)

2.         Penilaian (Appraisal)

3.         Pelaksanaan (Implementation)

4.         Evaluasi dampak (evaluation with impact or effect)

Proses perumusan kebijakan meliputi: mendefinisikan masalah, menyusun agenda, dan merumuskan masalah.

Secara formal, MASALAH adalah kondisi atau situasi yang menuntut kebutuhan-kebutuhan atau ketidakpuasan pada masyarakat dan memerlukan penanggulangan. Masalah dapat menjadi isu, dan tidak semua isu dapat dimasukkan dalam agenda pemerintah. Suatu masalah akan menjadi masalah kebijakan (policy problem) apabila dapat membangkitkan orang banyak melakukan tindakan terhadap masalah tersebut (Nurdin, 2003).

Isu akan memperoleh respon dari pembuat kebijakan apabila memenuhi kriteria:

·               Telah mencapai suatu titik kritis tertentu

·               Telah mencapai tingkat partikulasi tertentu

·               Menyangkut emosi tertentu dilihat dari sudut kepentingan orang banyak

·               Menjangkau dampak amat luas

·               Memasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat

Siklus isu kebijakan adalah pre-problem, alarmed discovery and euphoric enthusiasm, counting the costs and benefit, decline of public interest in issues, post problem. Isu akan menjadi agenda setting apabila menjadi bagian agenda sistemik yang lebih besar.

Implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilaksanakan oleh individu/kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan (Sumber : http://zenabidin.lecture.ub.ac.id/files/2013/09/3-KPP-komponen-dan-analisis-kebijakan.doc)

2.    Salah satu alasan mengapa pemerintah memberikan subsidi dalam bentuk uang (Bantuan Langsung Tunai) adalah karena secara teori biaya subsidi dalam bentuk uang lebih kecil dibandingkan biaya subsidi dalam bentuk penurunan harga. Benarkah biaya subsidi dalam bentuk penurunan harga lebih besar daripada biaya subsidi dalam bentuk uang ? mengapa, buktikan (gunakan asumsi Hicks dan Slutsky)

JAWAB:

Ya, benar.

Subsidi merupakan alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa, sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat.

Pemerintah memberikan subsidi BBM misalnya, harga BBM disubsidi sedemikian rupa agar seluruh masyarakat bisa menjangkaunya.

Berdasarkan mekanisme subsidi harga tersebut di atas, harga normal yang ditetapkan oleh produsen (misalnya Pertamina dalam hal bensin premium) sebesar Pm (misalnya = Rp 9.900 per liter bensin premium) atau disebut juga harga pasar. Pertamina mendapatkan untung (laba) sebesar Rp3.400 apabila menjual di antara harga Po hingga Pm. Dalam contoh ini apabila Po (harga pokok Pertamina) sebesar Rp 6.500. Dimana untung (laba) dihitung dari Pm– Po= Rp9.900 – Rp6.500 = Rp3.400. Dengan adanya kebijakan subsidi, pihak pemerintah membayar kepada pihak Pertamina sebesar rentang harga Ps. Dengan demikian, besarnya subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah sebesar keuntungan/laba(dalam contoh ilustrasi di atas yaitu Rp3.400 per liter bensin premium) atau sebesar keuntungan ditambahkan sebagian besarnya harga pokok apabila penetapan harga jual bensin premium ditetapkan pemerintah lebih rendah dari harga pokok Pertamina.Dalam kasus kedua tentu saja besarnya subsidi yang harus ditanggung pemerintah menjadi lebih besar. Misalnya, apabila pemerintah menetapkan harga jual bensin premium Rp4.500 per liter, maka besarnya subsidi yang dibayarkan pemerintah sebesar Rp 5.400 per liter bensin premium. Hal ini didasarkan pada perhitungan harga pasar (Pm) – harga jual = Rp9.900 – Rp4.500 = Rp5.400. Bayangkan saja pemerintah perlu mengeluarkan uang banyak untuk mensubsidi  BBM. Mekanisme diatas hampir sama apabila pemerintah berencana memberikan bantuan dengan bentuk subsidi terhadap barang lain.

Apabila pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk langsung tunai (BLT), selain pengeluaran pemerintah lebih sedikit daripada bantuan dalam beentuk subsidi karena hanya orang-orang kategori tidak mampu yang menerimanya tidak seperti subsidi dalam bentuk penurunan harga yang seluruh lapisan masyarakat baik yang kaya maupun yang miskin. Bantuan dalam bentuk langsung tunai (BLT) juga sangat terasa langsung manfaatnya. Yaitu orang-orang tersebut dapat menggunakannnya untuk dibelanjakan barang-barang yang berbeda kombinasinya setiap orang, jadi tingkat kepuasan masing-masing individu bisa maksimal. (Sumber: Memahami Pengertian dan Kebijakan Subsidi dalam APBN Oleh Dungtji Munawar, Widyaiswara Utama BDK Cimahi)

Dalam pendekatan Hicks, apabila pemerintah memberikan pengurangan dalam bentuk subsidi harga, ambil contoh pemerintah memberikan subsidi dalam bentuk penurunan harga barang normal, maka ketika barang tersebut harganya turun karena subsidi, permintaan akan barang tersebut akan naik dan pendapatan riil masyarakat akan naik. Ketika harga turun maka permintaan akan barang tersebut akan naik sehingga  produksi akan bertambah dan terjadi eksplorasi SDA secara besar besaran. Dan biaya pemerintah akan hal ini akan lebih besar. Hicks beranggapan bahwa terjadinya perubahan pendapatan riil dan konumen ingin mempertahankan kepuaan yang tetap sama dengan cara mengorbankan / mengurangi barang lain dan tetap pada utilitas yang sama.

Dalam pendekatan Slutsky, ia memandang bahwa pendapatan nyata tidak berubah apabila konsumen menggunakan kombinasi konsumsi seperti sebelum adanya perubahan harga.

3.    Salah satu alternatif untuk membiayai defisit anggaran (APBN) adalah dengan pinjaman/utang luar negeri. Coba sdr jelaskan rasional dari utang luar negeri ? lakukan analisis bagaimana pengaruh utang luar negeri terhadap perekonomian khususnya tingkat bunga, investasi, konsumsi, employment dan pendapatan nasional ?

JAWAB :

Dalam proses pembangunan, negara memerlukan modal yang sangat banyak. Terlebih di negara berkembang yang modal dalam negerinya terbatas. Untuk itu, diperlukan tambahan modal dari luar negeri untuk memperlancar proses pembangunan. Utang luar negeri bukan hanya dibutuhkan dalam proses perdagangan, tetapi juga dibutuhkan dalam perekonomian suatu negara untuk menunjang proses produksi dalam negeri. Artinya, utang luar negeri merupakan mata rantai yang menghubungkan kegiatan internal dan eksternal perekonomian suatu negara. Dalam paham ini sulit sekali menyatakan bahwa suatu negara bisa saja tidak berutang sama sekali. Tetapi jelas sekali bahwa jumlah dan pemanfaatan utang tersebut harus dikendalikan dan dikelola secara benar sehingga justru tidak menjadi beban yang berkepanjangan. Hutang luar negeri juga berperan dalam mengatasi kesenjangan ekspor-impor sehingga utang luar negeri memberikan tambahan devisa yang diperlukan negara dikarenakan hasil ekspor yang tidak mencukupi untuk menambah modal untuk pembangunan nasional.

Hutang dalam efisit anggaran ini digunakan untuk perbaikan infrastruktur dan pembangunan fasilitas publik. Dalam pandangan Ricardian, defisit anggaran tidak berpengaruh apa-apa terhadap perekonomian. Sedangkan dalam pandangan kaum Keynesian, defisit anggaran mempengaruhi perekonomian, karena pajak yang ditanggung masyarakat pada tahun sekarang lebih sedikit daripada tahun sebelumnya karena hutang defisit anggaran sudah lunas. Seperti misalkan pemerintah menggunakan defisit anggaran untuk membangun waduk Gajah Mungkur dengan lama pelunasan hutang 30 tahun dan umur ekonomis waduk 80 tahun. Ketika beroperasi waduk dapat mengairi persawahan dan perkebunan di sepanjang aliran sungai bengawan solo di sebagian wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dengan adanya irigasi yang baik, maka hasil pertanian melimpah dan pendapatan masyarakat semakin banyak dan dapat digunakan untuk membayar pajak dimana pajak tersebut adalah sumber dana pemerintah untuk membayar hutang untuk pembangunan waduk tersebut. Ketika hutang sudah lunas dan umur ekonomis waduk masih lama, waduk masih memberikan manfaat sehingga beban pajak bisa diturunkan. Jadi pendapatan masyarakat naik dan konsumsi pun naik, permintaan secara agregat naik, produksi naik, demand faktor produksi seperi SDM naik, kesempatan kerja naik, pengangguran berkurang, pendapatan nasional naik dan perekonomian meningkat. (Sumber: hasil analisis mahasiswi)

Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus-menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Pengaruh dari peran ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi dalam perekonomian. Pertama, investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat. Maka kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat dan pendapatan nasional. Peningkatan seperti ini akan selalu diikuti oleh pertambahan dalam kesempatan kerja. Kedua, pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambahkan kepastian memproduksi di masa depan dan perkembangan ini akan menstimulir pertambahan produksi nasional dan kesempatan kerja. Ketiga, investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi. Perkembangan akan memberikan sumbangan penting ke atas kenaikan produktivitas dan pendapatan per kapita masyarakat sehingga dapat meningkatkan konsumsi, pertambahan produksi, kesempatan kerja bertambah, pengangguran akan berkurang, dan pendapatan nasional akan mengalami kenaikan. (Sumber: Sukirno, Sadono. 2006. Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan. Jakarta: Kencana)

4.    Buatlah rancangan pelayanan publik yang berstandar yang seharusnya terdapat di Kota asal Saudara yang berjalan saat ini. Bila sudah dibuat standar, apa kelemahan dan keunggulan standar pelayanan yang telah dibuat di instansi Saudara?

JAWAB:

Menurut pengamatan saya, yang perlu disoroti dan perlu perbaikan mengenai pelayanan publik adalah pada pelayanan di pos pemeriksaan mata sebelum melakukan tes praktik SIM. Sebelum melakukan test praktik SIM, syarat yang haru dipenuhi adalah pemeriksaan test mata. Di pos pemeriksaan mata yang berlokasi di depan Gelora Merdeka, Jombor, Sukoharjo tempat dilaksanakannya ujian praktik SIM sudah memiliki standar yang baik. Pemeriksaan yang dilakukan pegawai dinas kesehatan dan peralatan yang cukup lengkap namun belum sepenuhnya nyaman dan tertib.

Apabila dilihat sekilas dari luar, pos pemeriksaan tersebut seperti rumah biasa dengan halaman yang penuh sepeda motor yang sedang diparkir. Tidak ada pemandangan seperti klinik yang seharusnya nampak sebagai identitas bahwa disana adalah tempat pemeriksaan mata, mengingat yang melakukan pemeriksaan adalah seorang tenaga medis. Kondisi di dalam ruang pemeriksaan hanya ada bangku dan kursi tua dan Snellen Chart yang sudah lusuh. Selain itu, diluar ruangan terdapat bangku panjang untuk menunggu giliran dipanggil dan satu set printer dan scanner yang digunakan untuk memfotokopi KTP dan kartu pendaftaran Ujian SIM dengan tatanan kurang rapi. Di samping rumah terdapat warung makan yang selalu ramai karena warung itu satu-satunya yang berada dekat dengan pos pemeriksaan tersebut, mengingat calon peserta ujian SIM harus mengantre dari pagi untuk mendapatkan surat keterangan mata sehat dan normal sehingga banyak dari mereka yang sekalian sarapan di warung itu. Dengan kondisi ini bisa dibayangkan betapa ramainya suasana disana. Selain suasananya yang begitu riuh, petugas medis yang bertugas pun kurang ramah.

Seharusnya di tempat pemeriksaan mata itu ditata sedemikian rupa agar terlihat rapi dan teratur, mengingat tempat ini erat hubungannya dengan persyaratan ujian SIM dengan kepolisian sebagai payungnya.

Warung makan kurang tepat berada di satu tempat dengan tempat pemeriksaan mata ini. Boleh saja berdekatan untuk menarik pelanggan mengingat sedari pagi sudah ramai dengan peserta yang mengantre untuk dipanggil petugas medis sembari sarapan, namun lebih baik diberi jarak beberapa meter untuk mengurangi suasana crowded.

Selain itu, petugas medis yang melakukan pemeriksaan, harus diberi pelatihan atau ditegur petugas yang berwenang (misalnya dari pihak atasan) agar tercipta customer satisfaction.